BEKASI, JAWA BARAT — Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI) turun langsung ke lokasi untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kondisi akses jalan di RT 16/RW 09, Kampung Buni Baru, Desa Buni Bakti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang berada di sekitar aktivitas proyek pipanisasi BBM Cikampek–Plumpang.
Investigasi lapangan dilakukan Jumat, 21 Agustus 2026, setelah DPP AKPERSI menerima informasi dari masyarakat. Tim kemudian melakukan pemantauan kondisi jalan serta wawancara dengan sejumlah warga dan tokoh masyarakat setempat.
Dari pantauan lapangan, terlihat kondisi jalan lingkungan yang mengalami kerusakan dan permukaan yang tidak rata. Di lokasi juga terlihat aktivitas kendaraan berat.
Kondisi tersebut menjadi keluhan warga karena jalan tersebut merupakan akses yang digunakan masyarakat sehari-hari.
Namun, DPP AKPERSI menegaskan bahwa temuan tersebut masih perlu diklarifikasi secara teknis untuk memastikan hubungan antara aktivitas proyek dan tingkat kerusakan jalan. Karena itu, pihak perusahaan dan pelaksana proyek diminta memberikan penjelasan secara terbuka.
Warga Mengaku Pernah Bertemu Pihak Perusahaan
Perwakilan masyarakat, Sahril Sidik, mengatakan warga berharap pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan proyek tidak mengabaikan kondisi akses masyarakat.
“Kami mendukung pembangunan dan proyek pemerintah, tetapi kondisi masyarakat juga harus diperhatikan. Kalau jalan yang digunakan untuk aktivitas proyek mengalami kerusakan, kami berharap ada tanggung jawab dan penyelesaian yang jelas,” ujar Sahril Sidik.
Tokoh masyarakat Abdul Azis juga meminta agar pembicaraan antara masyarakat dengan pihak perusahaan tidak berhenti pada pertemuan semata.
“Sebelumnya sudah pernah ada pertemuan dengan masyarakat terkait persoalan jalan dan rencana perbaikan. Kami hanya meminta kepastian. Masyarakat ingin tahu kapan perbaikan dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab,” kata Abdul Azis.
Sementara M. Yakult, Ketua RT 16, membenarkan adanya komunikasi mengenai persoalan tersebut.
“Memang pernah dibicarakan bersama pihak perusahaan mengenai kondisi jalan dan perbaikannya. Tetapi sampai sekarang masyarakat masih menunggu kejelasan tindak lanjutnya,” ungkap M. Yakult.
AKPERSI: Jangan Sampai Masyarakat Menanggung Dampak Pembangunan
Ketua Umum DPP AKPERSI Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.BJ., C.EJ., C.F.L.E., C.ILJ., menegaskan bahwa kedatangan DPP AKPERSI ke lokasi merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan jurnalistik terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
“Kami turun langsung ke lapangan karena menerima informasi dari masyarakat. Kami melihat kondisi faktual di lokasi dan mendengarkan langsung keterangan warga. Yang menjadi pertanyaan kami adalah, apabila aktivitas proyek menggunakan akses masyarakat dan kemudian muncul keluhan mengenai kerusakan jalan, bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dan pemulihannya?” tegas Rino.
Menurutnya, proyek pipanisasi Cikampek–Plumpang merupakan pembangunan infrastruktur energi yang strategis. Pertagas menyebut proyek tersebut memiliki panjang sekitar 96 kilometer, dengan Pertamina Patra Niaga sebagai pemilik proyek dan Pertagas sebagai kontraktor.
Karena itu, menurut Rino, besarnya kepentingan proyek tidak boleh mengesampingkan kepentingan masyarakat yang berada di sekitar jalur pekerjaan.
“Kami tidak menolak pembangunan. Justru pembangunan infrastruktur energi harus kita dukung. Tetapi pembangunan juga harus memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Jangan sampai proyek berjalan, sementara masyarakat harus menanggung dampak kerusakan fasilitas yang mereka gunakan sehari-hari,” ujarnya.
DPP AKPERSI meminta Pertamina Patra Niaga, Pertamina Gas (Pertagas), PT PP dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan memberikan klarifikasi mengenai penggunaan akses jalan tersebut serta mekanisme penanganan dan pemulihan apabila terdapat kerusakan yang terbukti berkaitan dengan aktivitas proyek.
Akan Bawa Persoalan ke Menteri ESDM
Rino menegaskan DPP AKPERSI tidak akan berhenti pada investigasi awal.
“Kami akan melanjutkan persoalan ini kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Hasil temuan lapangan dan keterangan masyarakat akan kami jadikan bahan laporan agar pemerintah dapat melihat langsung persoalan yang terjadi di tingkat masyarakat,” tegasnya.
DPP AKPERSI juga menyatakan akan memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini agar persoalan dapat dilihat secara objektif dan berimbang.
“Kami ingin ada penyelesaian, bukan sekadar saling menyalahkan. Kalau setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kerusakan tersebut memang berkaitan dengan aktivitas proyek, maka harus ada langkah konkret untuk memulihkan kondisi jalan. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian,” pungkas Rino.
DPP AKPERSI akan terus memantau perkembangan persoalan tersebut dan mendorong adanya penyelesaian yang transparan antara masyarakat, pemerintah daerah, pemilik proyek, kontraktor, serta pihak pelaksana pekerjaan.
Rilis DPP AKPERSI
