AkpersiNews.com/KAYUAGUNG – Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Stafsus Mendagri) Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan, Brigjen Pol (Purn). Prof. Dr. Hoiruddin Hasibuan, S.H., M.Hum., secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) Nasional yang digelar oleh Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI). Acara ini berlangsung di Gedung Kesenian OKI, Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan, Minggu (24/5/2026).
Diskusi terarah yang mengusung tema “Peran Media Dalam Dunia Pendidikan” tersebut menghadirkan Ketua Umum DPP AKPERSI, Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.BJ., C.EJ., CFLE., C.ILJ., serta Tenaga Ahli Dewan Pers, Dr. H. Firdaus Komar, S.Pd., M.Si. sebagai narasumber utama untuk membedah tantangan dinamika media online saat ini.
Dukungan Penuh dari Pemerintah Provinsi dan Daerah
Acara berskala nasional ini mendapat perhatian besar dari pemerintah daerah. Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Deva Octavianus Coriza, S.E., M.Si, turut hadir menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kabupaten OKI sebagai tuan rumah. Selain itu, Bupati Ogan Komering Ilir yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKI, Muhammad Refly MS, S.Sos., M.Si, juga hadir memperkuat komitmen sinergi antara dunia pers dan instansi pendidikan di Bumi Bende Seguguk.
Dalam sambutan pembukanya, Stafsus Mendagri menekankan pentingnya kolaborasi antar-instansi pemerintahan, lembaga pers, dan institusi pendidikan demi menangkal dampak negatif arus informasi global di tingkat daerah maupun nasional.
“Pemerintah sangat mendukung penuh inisiatif DPP AKPERSI. Pers nasional dituntut tidak hanya menyampaikan informasi berbasis kecepatan, melainkan harus mengedepankan akurasi serta nilai edukasi untuk memperkuat pondasi karakter generasi muda Indonesia,” ungkap Prof. Hoiruddin Hasibuan.
Kesiapan AKPERSI dalam Literasi Digital
Sebagai narasumber, Ketua Umum DPP AKPERSI Rino Triyono menyampaikan komitmen organisasi dalam mengawal iklim pers yang sehat dan ramah terhadap ekosistem pendidikan nasional.
“AKPERSI berkomitmen menciptakan ruang media online yang menginspirasi, edukatif, dan menjadi agen literasi digital bagi para tenaga pendidik maupun pelajar di seluruh nusantara. Media online harus mampu menyaring informasi destruktif dan mengubahnya menjadi konten edukasi yang produktif,” tegas Rino Triyono.
Kupas Tuntas Regulasi dan Mutu Media Online
Sementara itu, Tenaga Ahli Dewan Pers, Dr. H. Firdaus Komar, S.Pd., M.Si. membedah materi krusial seputar tata kelola dan profesionalisme jurnalisme siber. Ia menyoroti pentingnya kepatuhan media online terhadap Kode Etik Jurnalistik guna memproduksi konten yang berbobot secara intelektual.
“Media online saat ini memiliki penetrasi tercepat ke ruang-ruang kelas dan kehidupan remaja. Oleh karena itu, standardisasi kompetensi wartawan dan penguatan verifikasi informasi adalah kunci utama agar media terus dipercaya publik sebagai referensi ilmu pengetahuan serta pengontrol sosial yang konstruktif,” papar Dr. H. Firdaus Komar.
Laporan Ketua Pelaksana
Di tempat yang sama, Ketua DPC AKPERSI Kabupaten OKI, Siti Aisyah, yang bertindak sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan, dalam laporannya menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan pusat dan dukungan penuh Pemkab OKI serta Pemprov Sumsel. Ia melaporkan bahwa agenda ini dihadiri oleh ratusan peserta, termasuk di antaranya 500 kepala sekolah se-Kabupaten OKI, tenaga pendidik, akademisi, serta insan pers dari berbagai media lokal dan nasional.
Hasil Strategis FGD DPP AKPERSI di Kabupaten OKI
Diskusi interaktif ini berhasil merumuskan langkah taktis dan sederhana bagi kepala sekolah dalam menghadapi oknum wartawan nakal maupun oknum LSM yang kerap mengganggu stabilitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS):
- Komitmen Pengawalan AKPERSI: DPP dan DPC AKPERSI menegaskan siap mengawal, membentengi, serta mendampingi secara langsung para kepala sekolah yang menghadapi intimidasi atau gangguan dari oknum yang tidak bertanggung jawab.
- Verifikasi Identitas Resmi: Kepala sekolah diimbau untuk berani menanyakan kartu pers resmi, sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW), serta memastikan media tersebut terdaftar resmi di Dewan Pers.
- Tolak Intimidasi dan Pemerasan: Menolak dengan tegas segala bentuk tekanan keuangan atau ancaman publikasi sepihak yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.
- Transparansi Dana BOS: Mengoptimalkan papan informasi penggunaan Dana BOS di sekolah sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, sehingga menutup celah ruang pemerasan.
- Jalur Advokasi Hukum: Melakukan koordinasi dan pelaporan resmi ke Dinas Pendidikan, jajaran Polres/Aparat Penegak Hukum, atau langsung ke Dewan Pers jika ditemukan unsur pidana pemerasan.
- Penyerahan Cinderamata: Penyerahan cinderamata kepada para narasumber sebagai bentuk penghargaan atas edukasi hukum dan literasi media yang diberikan kepada 500 kepala sekolah di Kabupaten OKI.
Acara berjalan dinamis dan sukses, ditutup dengan sesi foto bersama seluruh jajaran forkopimda, pembicara, dan pengurus AKPERSI.
Rilis DPP AKPERSI
