Akpersi News.com – JAKARTA, 30 Mei 2026 – Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKMI PB HMI) menegaskan bahwa transformasi teknologi kesehatan harus dijadikan instrumen utama dalam menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam mengawal agenda besar Asta Cita menuju visi Indonesia Emas 2045, modernisasi sektor kesehatan tidak boleh hanya berpusat di kota-kota besar, melainkan wajib menyentuh dan memprioritaskan masyarakat di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Direktur Bidang Teknologi Bakornas LKMI PB HMI, Moh. Saleh Al-amin Raja Alam, menyatakan bahwa potret pelayanan kesehatan di daerah terpencil hingga kini masih dibayangi ketimpangan yang mendalam. Keterbatasan tenaga medis, ketiadaan dokter spesialis, minimnya alat kesehatan, hingga kendala geografis sebagai negara kepulauan, memaksa masyarakat di wilayah 3T menempuh perjalanan yang sulit, berjam-jam bahkan berhari-hari hanya untuk mendapatkan pelayanan dasar.
“Digitalisasi pelayanan kesehatan memiliki peran krusial sebagai jembatan yang mampu menembus batas ruang dan jarak. Implementasi telemedicine, rekam medis elektronik, intervensi Artificial Intelligence (AI) untuk deteksi dini penyakit, hingga konsultasi daring seharusnya dapat memotong rantai birokrasi dan hambatan geografis tersebut. Melalui optimalisasi teknologi, seorang dokter di pusat kota Jakarta dapat mentransfer keahlian dan diagnosisnya ke fasilitas kesehatan di pelosok-pelosok, baik dari Sabang hingga Merauke,” ujar Raja Alam dalam keterangannya di Jakarta.
Kendati demikian, Bakornas LKMI PB HMI mengingatkan pemerintah bahwa akselerasi teknologi ini tidak akan berjalan optimal tanpa adanya evaluasi mendasar terhadap hambatan di lapangan. Tantangan terbesar transisi digital di daerah 3T saat ini bertumpu pada belum meratanya infrastruktur dasar, seperti pasokan listrik yang tidak stabil dan keterbatasan jaringan internet.
Selain infrastruktur fisik, persoalan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan di daerah juga menjadi perhatian serius. Banyak tenaga medis lokal yang belum mendapatkan pelatihan intensif mengenai tata kelola sistem kesehatan berbasis digital, sehingga inovasi teknologi sering kali mandek dan hanya berakhir sebagai beban administratif.
Empat Solusi Strategis yang DitawarkanGuna mengurai benang kusut tersebut, Moh. Saleh Al-amin Raja Alam memaparkan empat rekomendasi taktis dan berkelanjutan yang harus segera diambil oleh lintas kementerian dan sektor terkait:
1. Akselerasi Infrastruktur Konektivitas Satelit: Pemerintah wajib mempercepat pemerataan jaringan internet berkualitas tinggi ke seluruh puskesmas pembantu (pustu) dan faskes tingkat pertama di wilayah 3T, salah satunya dengan optimalisasi jaringan internet satelit untuk wilayah yang mustahil dijangkau kabel optik.
2. Kebijakan Afirmatif Pelayanan Kesehatan Hybrid: Membentuk regulasi tata kelola kerja yang mengombinasikan tenaga medis lokal di lapangan dengan supervisi klinis dokter spesialis di perkotaan via platform digital (hybrid healthcare system) yang didukung insentif khusus bagi faskes 3T.
3. Gerakan Literasi Digital Kesehatan Nasional: Menyelenggarakan pelatihan digitalisasi medis yang terstruktur, masif, dan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan daerah agar cakap mengoperasikan ekosistem teknologi, sekaligus edukasi literasi digital bagi masyarakat sebagai konsumen layanan.
4. Inovasi Berbasis Kearifan Lokal: Mendesain aplikasi dan piranti teknologi kesehatan yang adaptif, ramah pengguna, serta menghargai karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat agar penetrasi teknologi dapat diterima secara organik.
Lebih lanjut, LKMI PB HMI juga mendorong agar transformasi ini tidak melulu berfokus pada ranah kuratif (pengobatan), melainkan dioptimalkan untuk penguatan aspek promotif dan preventif (pencegahan).
Penggunaan teknologi harus diperluas untuk sistem peringatan dini wabah, pelacakan penyakit menular secara real-time, edukasi gizi digital, serta monitoring stunting pada ibu dan anak di pedesaan.
Bakornas LKMI PB HMI menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh jalannya agenda Asta Cita ini. Keberhasilan pembangunan nasional diukur ketika garis pembatas fasilitas kesehatan perkotaan dan daerah dapat dilebur oleh kemajuan teknologi.
REDAKSI
